Radio Komunitas

serba serbi radio komunitas indonesia

Mengajukan Ijin Radio Komunitas — 20/05/2015

Mengajukan Ijin Radio Komunitas

Soal perijinan radio komunitas ini jangan main-main. Jangan berani-beraninya bersiaran tanpa ijin. Akibatnya bisa fatal. Dendanya sangat banyak: ratusan juta hingga milyaran.

Yang perlu diketahui, ijin penyiaran radio komunitas itu bukan ke lurah / kepala desa, bukan pula ke polsek maupun polres, bukan pula ke bupati. Melainkan perijinan radio komunitas ini sama dengan perijinan radio komersial yang lain, yaitu ke Komisi Penyiaran Indonesia.

Ijin radio komunitas ini tidak hanya satu. Melainkan ada beberapa. Ada ijin untuk menyelenggarakan penyiaran, ada ijin untuk menggunakan frekuensi tertentu, ada ijin gangguan, ada ijin mendirikan tower, dan ijin-ijin lain terkait pendirian perusahaan penyiaran.

Untuk informasi lebih lengkap soal perijinan radio komunitas, Anda bisa datang ke Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di setiap ibukota provinsi yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Di sana Anda akan mendapatkan penjelasan yang rinci dan sekaligus bisa mengambil formulir pengajuan ijin.

Proses pengajuan ijin radio komunitas ini tidak instant. Sebuah radio komunitas harus melengkapi banyak persyaratan dan harus lolos masa uji siaran sementara. Ketika sudah lolos, maka baru akan mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran yang harus diperbarui setiap sekian tahun sekali.

Selamat mengajukan ijin radio komunitas. Mari menjadi bagian bangsa yang baik, bukan menjadi bagian yang suka melanggar.

Salam!

Radio Komunitas — 09/09/2009

Radio Komunitas

Pengertian Radio Komunitas

Radio Komunitas adalah stasiun radio siaran yang didirikan, dikelola dan ditujukan untuk komunitas masyarakat berdasarkan cakupan wilayah geografis.

Istilah radio komunitas ini pertama kali muncul di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 (UU 32/2002) tentang Penyiaran. Di sana disebutkan 3 jenis radio, yaitu:

  1. Radio Siaran Publik, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI)
  2. Radio Siaran Swasta
  3. Radio Siaran Komunitas

Di undang-undang tersebut juga muncul lembaga baru yang bertugas menangani masalah radio di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang terdiri dari KPI Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan KPI Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Kemudian muncul Keputusan Menteri nomor 15 tahun 2003 atau biasa disebut dengan KM 15 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraaan Telekomunikasi Khusus Untuk Siaran Radio FM (Frequency Modulation).

Di dalam KM 15 tersebut dijelaskan aturan teknis radio golongan D atau Radio Komunitas, yaitu memiliki ERP maksimal 50 watt dan coverage area maksimal 2,5 kilo meter dari lokasi pemancar. Selain itu juga disebutkan pembagian kanal untuk radio komunitas, yaitu pada frekuensi 107,7 MHz – 107,8 MHz dan 107,9 MHz

KM 15 tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Hello world! —
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.